Makasar,Sulsel – Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah yang didampingi Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi Banten-H.Asmudji HW dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten-Agus M.Tauhid menghadiri kegiatanround table discussion dalam rangka optimalisasi pertanian menuju Asean Economic Community (AEC) 2015 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulewesi Selatan (Sulsel),Kota Makasar, Provinsi Sulewesi Selatan, Jumat (15/3).
Acara yang dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI-Rusman Hermawan, Wakil Menteri Keuangan-Anny Ratmawati, Ketua Komisi Ekonomi Nasional (KEN)-Chairul Tanjung, Anggota Badan Anggaran DPR RI-Markus Nari, dan para Gubernur sebagai Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan para Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan.
Gubernur Banten dalam diskusinya menjelaskan bahwa Provinsi Banten adalah Provinsi yang telah memiliki nilai tukar petani tertinggi kelima dari 33 provinsi yang saat ini menghadapi persoalan tentang ketersediaan bibit dan pupuk dalam upaya meningkatkan produksi, baik itu padi maupun jagung serta argobisnis lainya (peternakan atau pertanian).
“Pemerintah Provinsi Banten telah mengusulkan kepada Wakil Menteri Keuangan agar di Banten memiliki ketersediaan infrastruktur yang memadai baik itu irigasi maupun infrastruktur jalan serta penguatan modal bagi para petani, walau pun saat ini sudah ada kredit usaha rakyat (KUR) namun para petani tidak bisa mengakses secara optimal. Kita juga mengharapkan suku bunga yang rendah sehingga penguatan modal tidak terlalu membebani petani” jelas Gubernur.
Terkait dengan keberadaan tenaga harian lepas (THL) sebagai tenaga bantu penyuluh pertanian, Gubernur juga mengusulkan agar Pemerintah Pusat memberikan penambahan kuota di Banten, mengingat Banten memiliki luas wilayah dan potensi lahan pertanian yang besar yang saat ini kebutuhan THL masih sangat diperlukan. Gubernur telah mengusulkan agar diberikan penambahan jumlah THL. Untuk diketahui bersama bahwa di Provinsi Banten setiap tahun telah mengeluarkan uang jalan tetap dari APBD untuk memberikan dukungan operasional terhadap THL.
Keberadaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pun tak lupa Gubernur usulkan kepada Wakil Menteri Pertanian agar dilakukannya revitalisasi terkait keberadaan BPP. Dari 155 kecamatan di Provinsi Banten, baru 30 unit BPP yang sudah beroperasi penuh. Gubernur meyakini semangat Provinsi Banten untuk tetap masuk dalam sepuluh besar provinsi yang memberikan kontribusi peningkatan produksi terhadap pusat baik itu padi maupun jagung.
Dalam diskusi tersebut Gubernur Sulsel-Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua APPSI menjelaskan bahwa topik utama dalamround table discussion ini adalah masalah pertanian, masalah pangan, mewujudkan kembali strategi swasembada. Tidak berarti impor tidak bisa dilakukan tetapi impor harus terbatas kepada hal-hal yang sangat strategis dan kita butuhkan. Kemudian masalah pupuk dan masalah fasilitasi yang lain, hal ini dibutuhkan keseriusan kita untuk melakukan penanganan, terutama ketersediaan pupuk di semua provinsi melalui stok-stok penyedia pupuk harus kita benahi dan melalui diskusi lebih lanjut, diharapkan muncul gagasan-gagasan dan upaya-upaya penanganannya secara teknis.
Lebih lanjut Ketua APPSI juag mengatakan bahwa APPSI telah meminta alokasi anggaran sebesar Rp33 triliun untuk semua provinsi se-Indonesia. Alokasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga melalui alokasi tersebut minimal, setiap provinsi mendapatkan Rp1 triliun untuk mengelola dan meningkatkan produktivitas pertanian maupun peternakan.
Sementara itu, Ketua KET-Chairul Tanjung mengataka bahwa diskusi ini diharapkan bisa menjembatani berbagai permasalahan, usulan maupun gagasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Komisi Ekonomi Nasional untuk membicarakan masalah yang sangat penting dalam perekonomian nasional kita yaitu masalah pertanian.
Ekonomi nasional bisa maju apabila ekonomi daerahnya maju karena pada dasarnya ekonomi nasional adalah gabungan dari ekonomi ekonomi di daerah, apabila ekonomi di daerah tidak maju pasti ekonomi nasional tidak akan maju oleh karena itu pertemuan ini sangat penting. Melalui pertemuan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk memajukan perekonomian daerah.
“Ekonomi daerah dapat maju, hal itu sangat tergantung kepada daerah itu sendiri untuk bagaimana caranya daerah mampu mengelola sumber daya yang ada. Di mulai dari sumber daya alam, seperti kesuburan tanah, potensi laut, sumber daya alam yang di dalam terdapat sumberdaya mineral, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang akan menentukan suksesnya daerah tersebut, termasuk juga peran Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota dalam menentukan, mengupayakan, dan mengelola potensi yang ada di daerah tersebut” jelas Ketua KEN.
Ketua KEN juga menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa yang menjadi prioritas peningkatan pertanian yaitu saat ini adalah beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula pasir, rumput laut, kakao, kelapa dan kopi. ( Biro HumasBanten-beritarakyatnews.com)
0 komentar:
Posting Komentar