Makasar,Sulsel – Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah yang didampingi Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi Banten-H.Asmudji HW dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten-Agus M.Tauhid menghadiri kegiatanround table discussion dalam rangka optimalisasi pertanian menuju Asean Economic Community (AEC) 2015 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulewesi Selatan (Sulsel),Kota Makasar, Provinsi Sulewesi Selatan, Jumat (15/3).

Acara yang dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI-Rusman Hermawan, Wakil Menteri Keuangan-Anny Ratmawati, Ketua Komisi Ekonomi Nasional (KEN)-Chairul Tanjung, Anggota Badan Anggaran DPR RI-Markus Nari, dan para Gubernur sebagai Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan para Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan.

Gubernur Banten dalam diskusinya menjelaskan bahwa Provinsi Banten adalah Provinsi yang telah memiliki nilai tukar petani tertinggi kelima dari 33 provinsi yang saat ini menghadapi persoalan tentang ketersediaan bibit dan pupuk dalam upaya meningkatkan produksi, baik itu padi maupun jagung serta argobisnis lainya (peternakan atau pertanian).

“Pemerintah Provinsi Banten telah mengusulkan kepada Wakil Menteri Keuangan agar di Banten memiliki ketersediaan infrastruktur yang memadai baik itu irigasi maupun infrastruktur jalan serta penguatan modal bagi para petani, walau pun saat ini sudah ada kredit usaha rakyat (KUR) namun para petani tidak bisa mengakses secara optimal. Kita juga mengharapkan suku bunga yang rendah sehingga penguatan modal tidak terlalu membebani petani” jelas Gubernur.

Terkait dengan keberadaan tenaga harian lepas (THL) sebagai tenaga bantu penyuluh pertanian, Gubernur juga mengusulkan agar Pemerintah Pusat memberikan penambahan kuota di Banten, mengingat Banten memiliki luas wilayah dan potensi lahan pertanian yang besar yang saat ini kebutuhan THL masih sangat diperlukan. Gubernur telah mengusulkan agar diberikan penambahan jumlah THL. Untuk diketahui bersama bahwa di Provinsi Banten setiap tahun telah mengeluarkan uang jalan tetap dari APBD untuk memberikan dukungan operasional terhadap THL.

Keberadaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pun tak lupa Gubernur usulkan kepada Wakil Menteri Pertanian agar dilakukannya revitalisasi terkait keberadaan BPP. Dari 155 kecamatan di Provinsi Banten, baru 30 unit BPP yang sudah beroperasi penuh. Gubernur meyakini semangat Provinsi Banten untuk tetap masuk dalam sepuluh besar provinsi yang memberikan kontribusi peningkatan produksi terhadap pusat baik itu padi maupun jagung.

Dalam diskusi tersebut Gubernur Sulsel-Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua APPSI menjelaskan bahwa topik utama dalamround table discussion ini adalah masalah pertanian, masalah pangan, mewujudkan kembali strategi swasembada. Tidak berarti impor tidak bisa dilakukan tetapi impor harus terbatas kepada hal-hal yang sangat strategis dan kita butuhkan. Kemudian masalah pupuk dan masalah fasilitasi yang lain, hal ini dibutuhkan keseriusan kita untuk melakukan penanganan, terutama ketersediaan pupuk di semua provinsi melalui stok-stok penyedia pupuk harus kita benahi dan melalui diskusi lebih lanjut, diharapkan muncul gagasan-gagasan dan upaya-upaya penanganannya secara teknis.

Lebih lanjut Ketua APPSI juag mengatakan bahwa APPSI telah meminta alokasi anggaran sebesar Rp33 triliun untuk semua provinsi se-Indonesia. Alokasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga melalui alokasi tersebut minimal, setiap provinsi mendapatkan Rp1 triliun untuk mengelola dan meningkatkan produktivitas pertanian maupun peternakan.

Sementara itu, Ketua KET-Chairul Tanjung mengataka bahwa diskusi ini diharapkan bisa menjembatani berbagai permasalahan, usulan maupun gagasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Komisi Ekonomi Nasional untuk membicarakan masalah yang sangat penting dalam perekonomian nasional kita yaitu masalah pertanian.

Ekonomi nasional bisa maju apabila ekonomi daerahnya maju karena pada dasarnya ekonomi nasional adalah gabungan dari ekonomi ekonomi di daerah, apabila ekonomi di daerah tidak maju pasti ekonomi nasional tidak akan maju oleh karena itu pertemuan ini sangat penting. Melalui pertemuan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk memajukan perekonomian daerah.

“Ekonomi daerah dapat maju, hal itu sangat tergantung kepada daerah itu sendiri untuk bagaimana caranya daerah mampu mengelola sumber daya yang ada. Di mulai dari sumber daya alam, seperti kesuburan tanah, potensi laut, sumber daya alam yang di dalam terdapat sumberdaya mineral, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang akan menentukan suksesnya daerah tersebut, termasuk juga peran Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota dalam menentukan, mengupayakan, dan mengelola potensi yang ada di daerah tersebut” jelas Ketua KEN.

Ketua KEN juga menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa yang menjadi prioritas peningkatan pertanian yaitu saat ini adalah beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula pasir, rumput laut, kakao, kelapa dan kopi. ( Biro HumasBanten-beritarakyatnews.com)

On 10.57 | 0 komentar

Sungai Angit-Rds

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin berjanji membantu mencarikan jalan keluar bagi para penambang minyak mentah di Sungai Angit, Dirinya akan mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk membahas aktivitas pengelolaan minyak mentah.
     Menurrut Alex dirinya akan mencarikan jalan keluar agar warga penambang tidak susah, tetap dapat rezeki tetapi tidak melanggar aturan. Karena persoalan ini tidak tergantung pada dirinya saja, tapi Pengelolaan sumur tua itu memang ada aturan yang membolehkan, seperti yang dikelola sejumlah perusahaan disini. Sedangkan necok baru atau bukan sumur tua memang salah, makanya Alex berjanji akan mencarikan jalan keluar yang legal. Demikian disampaikan Alex saat bersilaturahmi dengan warga di Kediaman M. Toha Tohet Sungai Angit, Babat Toman.
     lanjutnya... mengelolah minyak dari sumur tua itu diperbolehkan sesuai aturan tetapi kalau mengebor di tempat baru tanpa perijinian resmi itu salah. Makanya harus ditertibkan dan dicarikan jalan keluar untuk pengusaha secara sah,” tegasnya.
     Usai bersilaturrahmi dengan warga Sungai Angit, Alex melanjutkan perjalanan ke Sekayu untuk bertemu dengan keluarga besarnya dari guguk Pangeran Sebain dan Pangeran Abdul Hamid yang digelar di pondok lesehan Wong Deso Sekayu. Di depan keluarga besarnya Alex mengucapkan syukur karena masih dipertemukan dengan mereka.
     “Maklum saja, saya sebagai Gubernur Sumsel jelas punya wilayah kerja yang sangat luas. Saya minta maaf, mohon ampun kalau tidak selalu dapat menemui para nenek, uwak, nakan, dan seluruh dulur. Aku sangat bangga sebab sebagai cucung pangeran Abdul Hamid, dimana ibu kandung saya adalah putri beliau, saya tak pernah memalukan nama keluarga besar, sampai saat ini saya masih bisa memegang kesucian nama besar para pangeran sesepuh saya,” terang Alex. mengawali silaturahmi.
     Silaturahmi di Pondok Lesehan Wong Deso juga dihadiri para tokoh masyarakat Muba beserta jajaran Pemkab Muba antara lain Sekda Muba Sohan Majid, para kepala dinas serta puluhan pedagang pasar Muba.  (mau)

On 21.29 | 0 komentar

Kab.Tanggerang Provinsi Banten – beritarakyatnews.com-

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten dan Kementrian Lingkungan Hidup RI, Sabtu (16/3), melakukan penanaman mangrove dan panen bandeng di Kampung Garapan, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kab.Tangerang.

Kegiatan ini merupakan bagian program Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengatasi dampak dari kerusakan pantai yang sebagian besar di derita oleh masyrakat kurang mampu di wilayah pesisir pantai, guna memelihara kesehatan lingkungan, pendidikan dan keterbatasan fasilitas lainya. Program yang disebut Rantai Emas ini telah dicanangkan oleh Departemen Lingkungan Hidup sejak tahun 2001.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI-Balthasar Kambuaya bersama Ketua TP PKK Provinsi Banten-Hj.Pipih Muhadi dan para Pengurus TP PKK Provinsi Banten dan Kab.Tangerang serta Kepala BLHD-Karimil Fatah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten-Hj.Maesaroh Mawardi bersama-sama melakukan penanaman mangrove dan panen bandeng.

Sebelumnya upaya ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat agar masyarakat sadar lingkungan dengan melakukan upaya pembibitan dan penanaman mangrove (bakau) serta membentuk kelompok masyarakat transplantasi terumbu karang.

Khusus untuk kelompok mangrove (bakau) anggotanya melibatkan kaum ibu. Kegiatan pengembangan ini dilakukan melalui kerja sama dengan SIKIB (solidaritas isteri kabinet Indonesia Bersatu) dan PT.HINO sebagai bagian dari corporate social responsibility (CSR).

Selain bibit mangrove yang sudah siap tanam, dilakukan pula pengembangan budidaya mina bebek yaitu upaya beternak bebek petelur yang dikolaborasikan dengan pemeliharaan ikan bandeng. Kandang bebek dan sejumlah bebek yang berkisar 300 ekor diletakan di atas tambak, sedangkan dalam tambak dilepaskan 15.000 ekor bibit bandeng (nener). Saat ini dari beternak bebek sudah menghasilkan 75 butir telur setiap hari dan bandeng yang sudah siap panen.

Hingga tahun 2012, melalui program Rantai Emas sudah ditanam 80 ribu batang mangrove (bakau) di daerah Kampung Garapan dan direncanakan akan ditanam kembali 70 ribu batang mangrove (bakau) di tahun 2013 ini. Dengan upaya konkrit tersebut diharapkan kegiatan ini menjadi percontohan dan dapat direplikasi bagi daerah lainya.

Kepala BLHD Provinsi Banten menuturkan bahwa tujuan kegiatan tersebut erat kaitanya dengan strategi pengelolaan sumberdaya alam yang efisien,baik secara ekologis maupun ekonomis. Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik sekaligus menaruh harapan besar dengan adanya penanaman mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir Kampung Garapan, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga sehingga membantu dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya ekosistem pesisir dan laut. ( Biro Humas Banten-beritarakyatnews.com)

On 10.00 | 1 komentar

Palembang,Berita Rakyat News - Lagi-lagi proyek pelebaran jalan nasional yang menggunakan anggaran tahun jamak tercium beraroma korupsi. Kali ini adalah proyek pelebaran jalan Betung-Sekayu senilai Rp.50 miliar pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dikerjakan oleh PT.Gading Cempaka Graha.

Aroma korupsi itu tercium setelah aktivis Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) mendapat keluhan dan dari sumber terpercaya.

Sumber yang tak mau disebutkan namanya itu menjelaskan, bahwa user(Satker) proyek pelebaran jalan Betung-Sekayu diduga telah mencairkan semua anggaran proyek MYC tersebut. Hal itu terlihat dari telah diterbitkannya semua Surat Perintah Membayar (SPM).

“Rencana fisik proyek itu hingga 10 Desember 2012 adalah sebesar 59,16 persen, tapi baru terealisasi 44,43 persen saja, sehingga terdapat deviasi (minus) fisik sebesar -14,73 persen. Sementara realisasi penyerapan anggarannya sendiri, per 10 Desember 2012 sudah mecapai 62,51 persen (Rp.31,257 miliar-Red), sehingga terdapat disparitas antara realiasi keuangan dengan capaian fisik sebesar 18,08 persen, atau setara dengan Rp.7.690.000.000,00,-,” jelasnya.

Sumber itu juga mengungkapkan, bahwa aroma korupsi tidak hanya berhenti sampai disitu, sebab per 17 Desember 2012, Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumsel juga menerbitkan SPM dengan nomor 00973/001/2012 senilai Rp.18.742.812.050,-.

Sementara itu, Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumsel, Junaidi, yang dikonfirmasi melalui Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III Palembang, Bastian Sihombing, membenarkan bahwa proyek tersebut adalah proyek Multi Years Contrak (MYC). “Itu proyek Multi Years, selama dua tahun anggaran. Yang dibayar baru dana yang tersedia untuk tahun anggaran 2012, dan sisanya di tahun anggaran 2013,” katanya.

Namun, ketika ditanya, apakah benar proyek MYC itu bernilai Rp.50 miliar dan sudah diterbitkan semua SPM-nya, Bastian menampiknya. “Tidak, itu hanya dana tahun pertama, kontraknya Multi Years,” singkatnya.

Meski demikian, Bastian tidak berani menjawab pertanyaan tentang capaian fisik proyek hingga 16 Desember 2012. Bastian juga tidak berani menjawab tentang apakah akan ada penambahan nilai kontrak proyek pelebaran jalan Betung-Sekayu pada tahun anggaran 2013 ini. Tidak hanya itu, Bastian pun tidak berani memberikan jawaban ketika ditanya soal berapa panjang pekerjaan pelebaran tersebut.

Diketahui, pelebaran jalan Betung-Sekayu pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumsel sebesar Rp.50.000.000.000,00,- dikerjakan oleh PT.Gading Cempaka Graha dengan kontrak bernomor KU.08.08/SPP-BPL/512/SPMK/IX/2012 tertanggal 06 September 2012. Paket tersebut adalah paket MYC dua tahun anggaran yang mulai dikerjakan sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sejak tanggal 07 September 2012 selama 480 hingga dilakukan PHO pada 30 Desember 2013 dan direncanakan akan dilakukan FHO pada 14 Desember 2015.

Sementara untuk pembayarannya sendiri disinyalir sudah dilanasi. Hal itu terlihat dari telah diterbitkannya semua Surat Perintah Membayar (SPM), yang terdiri atas SPM bernomor 0555/001/2012 tertanggal 17/09/2012 sebesar Rp.18.450.000.000,00,-, SPM bernomor 00768/001/2012 tertanggal 19/11/2012 sebesar Rp.3.248.647.010,00,-, SPM bernomor 00890/001/2012 tertanggal 10/12/2012 sebesar Rp.9.558.540.940,00,-, dan SPM bernomor 00973/001/2012 tertanggal 17/12/2012 sebesar Rp.18.742.812.050,00,-. (Aktivis Barak Indonesia )*

On 14.18 | 0 komentar

Palembang, Berita Rakyat News

Lantaran kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Lintas Timur (Jalintim) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tak kunjung diperbaiki, akhirnya Kepolisian Resort (Polres) OKI menyurati pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III Palembang, untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Sebab jika tidak segera diperbaiki, maka sangat membahayakan para pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun mobil.

“Kita sudah menyurati BBPJN III Palembang untuk segera melakukan perbaikan jalan. Sebab jika hal ini dibiarkan terlalu lama, dampaknya akan semakin besar dan bisa menyebabkan kecelakaan yang berunjung maut,” Kata Lantas Polres OKI, AKP Ketut Suarnaya, SH, SIk, Rabu (20/2/2013) lalu.

Kata dia, kerusakan yang terdapat pada ruas Jalintim di wilayah Kabupaten OKI, kondisinya semakin menghawatirkan, bahkan akibat kerusakan yang ada, sering kali terjadi kemacetan, karena kendaraan besar tak mau mengalah untuk mencari jalan yang bagus, meskipun harus mengambil jalur berlawanan.

Parahnya lagi, seringkali kendaraan mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik karena terjebak lubang yang dalam. “Sejak jalan Lintim dipenuhi lubang yang dalam, banyak kendaraan yang terbalik dan juga mengalami kemacetan panjang. Kemacetan ini, tak bisa dihindari lagi, karena selain kepadatan kendaraan, juga lubang yang membahayakan membuat para sopir harus menghindarinya.

Seperti halnya yang terjadi pada Rabu (20/2/2013) sekitar pukul 04.00 tadi, sebuah truk bermuatan gabah jurusan Palembang-Lampung yang dikemudikan Tarno (47), warga Palembang, terbalik di Jalintim, persisnya di tikungan Bambu Hijau Km.69, Desa Muara Baru, Kecamatan Kayuagung, OKI. Kendaraan yang terbalik dan menghadang jalan itu menyebabkan kemacetan hingga puluhan kilometer. “Memang kendaraan yang terbalik dan menyebabkan kemacetan lalulintas. Kecelakaan tunggal itu disebabkan karena truk terperosok dalam lubang yang dalam akibat jalan yang rusak,” ujarnya.

Ketut juga mengungkapkan, berdasarkan hasil survey Satlantas Polres OKI, ada puluhan titik ruas jalan yang mengalami kerusakan seperti, di Km.63 hingga Km.65 di Desa Celikah Kayuagung sepanjang 250 Meter, Km.69 Desa MuaraBaru Kayuagung sepanjang 50 Meter, Km.74 Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran sepanjang 10 Meter, Km.76 Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran sepoanjang 20 Meter, Km.77 hingga Km.79 Desa Ulak Ketapang Kecamatan Teluk Gelam.

Selain itu, kerusakan juga terjadi di Km.96 Desa Air Jernih Kecamatan Lempuing Jaya sepanjan 30 Meter, Km.98 Simpang Patung Naga PT.Tania Selatan sepanjang 150 Meter, Km.105 hingga Km.106 Desa Jamantras Lempuing Jaya sepanjang 300 Meter, Km.107, Km.154 hingga Km.167 Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing dan Km.168 hingga Km.170 Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, OKI. (Aktivis Barak Indonesia )*

On 14.17 | 0 komentar

Banten, Berita Rakyat News - Masyarakat pengguna jalan nasional Batas Kota Tangerang-Batas Kabupaten Tangerang, nampaknya bisa segera bernafas lega. Pasalnya, kerusakan yang terjadi pada beberapa titik seperti dipasar kaget dan sekitar Alfamart di Kecamatan Jayanti segera dilakukan perbaikan.

Tak hanya itu, kerusakan yang terdapat disekitar pasar Gembong dan pos retribusi Pemkab Tangerang seperti yang diberitakan media online grupBarakIndonesia.com dalam dua hari kemarin juga segera dilakukan perbaikan.

Dari informasi yang diterima Barak Indonesia (Barakindo) Senin (31/12/2012) siang tadi, sejak pagi Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II DKI Jakarta, Satriyo Utomo yang didampingi Kepala Satker Palaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten, Marani Mantja, sudah berada dilapangan untuk memantau langsung kondisi kerusakan yang ada. Tidak hanya itu, dua Kepala Satker (Kasatker) itu juga turut mengawal material yang akan digunakan untuk perbaikan.

Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten, Marani Mantja menuturkan, pada dasarnya pihak Satker memiliki niat baik untuk menangani setiap terjadi kerusakan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan. “Sejak pagi sampai sekarang kami masih dilapangan,” ujar Marani Senin siang tadi.

Sebelumnya diberitakan, pada beberapa titik diruas jalan Batas Kota Tangerang-Batas Kabupaten Tangerang, terdapat kerusakan yang harus segera ditangani agar tidak semakin parah.

Dipihak lain, Koordinator Bidang Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Deding, mengapresiasi sikap pihak Satker dalam menanggapi keluhan masyarakat pengguna jalan. “Sikap tanggap Satker ini kami kira perlu mendapat apresiasi dari masyarakat pengguna jalan lintas Jawa-Sumatera tersebut. Sikap ini juga kiranya dapat menjadi contoh bagi Satker-Satker lainnya dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat,” jelasnya. (Yun)*

On 14.14 | 0 komentar

Aceh,Berita Rakyat News

Buruknya kinerja pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana jalan yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi masyakarat, kembali dikeluhkan. Kali ini terkait dengan kembali rusaknya jalan nasional yang baru dibangun di wilayah Aceh Tenggara, Provinsi NAD.

Salah satu proyek pembangunan jalan yang dikeluhkan langsung mengalami kerusakan usai dikerjakan itu, adalah ruas Batas Kota Kutacane-Batas Sumut, seperti di kawasan Simpang Semadam, Kecamatan Semadam yang sudah mengalami retak-retak dan berlubang.

Kepada wartawan, warga sekitar lokasi mengeluhkan kualitas pengaspalan jalan nasional dari Simpang Semadam sampai ke desa Suka Makmur yang disinyalir tidak memenuhi syarat spesifikasi. Pasalnya, proyek tersebut baru selesai dikerjakan pada akhir Desember 2012 lalu, namun belum beberapa lama dilewati kendaraan bermotor, dibeberapa lokasi langsung mengalami retak-retak dan berlubang.

Menurut warga, layaknya dilansir belum lama ini, sejak pertama warga di sekitar lokasi proyek memang sudah meragukan kualitas jalan yang sedang dibangun tersebut. Masalahnya, selain terkesan dipaksakan dan mengejar limit waktu sampai akhir Desember 2012, perkerjaan pengaspalan juga dikerjakan sampai malam hari dan dalam keadaan gelap.

Sekjen Partai PAN Aceh Tenggara (Agara), Arafik Beruh mnegungkapkan, rendahnya kualitas pengerjaan dan material, membuat jalan yang baru selesai dibangun langsung mengalami retak-retak dan berlubang. Hal itu menurutnya, membuktikan bahwa PPK jalan nasional PPK Batas Aceh Tengah-Laweaunan-Batas Provinsi Sumut, sangat apatis dan tidak tegas. “Kami duga, yang terjadi adalah yang penting pekerjaan bisa selesai dan uang bisa ditarik, masalah kualitas tampaknya perkara belakangan,” katanya.

Sementara anggota DPRK Agara, Erda Rina menyesalkan kinerja Emi Efendi (PPK Batas Aceh Tengah-Laweaunan-Batas Provinsi Sumut). Menurutnya, kinerja PPK tersebut sangat mengecewakan dan memalukan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya jalan berlubang, mulai dari Batas Agara-Gayo Lues sampai ke Batas Provinsi Sumut. Karena meskipun berlubang, jalan tersebut terkesan dibiarkan saja. “Padahal setiap tahun pemerintah menyediakan dana pemeliharaan rutin dan pembangunan ruas jalan nasioanl di Aceh Tenggara,” imbuhnya.

Detail Proyek

Dilain pihak, Koordinator Divisi Investigasi dan Pengaduan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Deding, meminta PPK Batas Aceh Tengah-Laweaunan-Batas Provinsi Sumut segera mengambil sikap tegas terhadap pihak kontraktor pelaksana (PT.Usni Utama).

“Kami harap PPK terkait segera mengambil tindakan atas persoalan ini. Karena seharusnya pekerjaan itu di PHO pada 08 Oktober 2013. Jangan sampai jalan itu tidak tidak layak fungsi, terlebih jika menghambat perekonomian warga apalagi mengancam nyawah para pengguna jalan,” tegasnya.

Diketahui, pembangunan jalan Batas Kota Kutacane-Batas Sumut senilai Rp.6,982 miliar dikerjakan oleh PT.Usni Utama dengan kontrak bernomor KU.08.08/CTR-Br.A2/37/APBN/2012 tertanggal 07 Maret 2012. Sedangkan konsultan perencananya adalah PT.Anugerah Kridapradana yang disinyalir menjadi salah satu “kartel konsultasi” dan pemenang tender “abadi” pada Satker-Satker tertentu.

Pekerjaannya sendiri seharusnya dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) tertanggal 12 Maret 2012 selama 210 hari hingga dilakukan PHO pada 08 Oktober 2012 dan FHO pada 08 Oktober 2014. (Aktivis Barak Indonesia *

On 14.12 | 0 komentar

Jakarta, Berita Rakyat News

Niat Kementerian Agama (Kemenag) untuk menggratiskan biaya nikah sepertinya tidak akan menemui hambatan. Pasalnya, gagasan cemerlang itu langsung disambut baik oleh Komisi VIII DPR-RI.

Bahkan sebagian anggota DPR menganggap bahwa gagasan dari Kemenag tersebut adalah ide yang sangat bagus dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Setidaknya itulah yang terungkap dari pernyataan anggota Komisi VIII, Ali Maschan Musa. Kata dia, saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari internal Kemenag yang akan segera memasuki tahap final. "Secara umum gagasan Kemenag itu bagus. Tapi kita menunggu paparan yang lebih rinci dari mereka," kata politisi Partai Kebangikan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia juga mengungkapkan, bahwa pembebasan biaya nikah bisa menjadi solusi yang terbaik atas maraknya laporan pungli biaya nikah. Selama ini, lanjutnya, pengawasan dari Kemenag terhadap penarikan biaya nikah di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia, masih lemah.

"Program gratis biaya nikah ini harus pula di ikuti dengan pengawasan di internal Kemenag. Sebab jika tidak dilakukan, maka dikhawatirkan aturan pembebasan biaya nikah hanya ada diatas kertas, sementara dalam pelaksanaannya masih ada saja oknum penghulu yang melakukan pungli terhadap pengantin atau keluarga pengantin," jelas Ali.

Sementara terkait dengan adanya wacana pemberian tunjangan khusus kepada para penghulu, Ali tampak sedikit keberatan. Manurutnya, penghulu sudah berstatus sebagai PNS yang mendapatkan gaji dari negara. Dan dengan gaji tersebut, para penghulu memiliki kewajiban untuk melayani pencatatan nikah.

Ali Maschan juga mengungkapkan, bahwa pihaknya belum menghitung berapa besar anggaran APBN untuk mendanai tunjangan khusus bagi penghulu tersebut. Yang pasti, untuk anggaran APBN 2013, ini tidak ada alokasi anggaran tunjangan khusus bagi penghulu pada pos anggaran Kemenag. Jika memang ada kesepakatan soal tunjangan, kemungkinan besar dialokasikan pada 2014.

Lebih lanjut dia menekankan, perlu ditegaskan kembali tugas dari penghulu atau pencatat nikah yang tersebar di setiap KUA, yakni bukan mengawinkan, melainkan hanya mencatat pernikahan. "Jadi mencatatnya di kantor (KUA). Setelah itu, proses pernikahannya diserahkan ke keluarga mempelai," tuturnya.

Sebelumnya, Kemenag menggodok skema baru pembiayaan pernikahan di level KUA, yang salah satu poin pentingnya adalah mengenai penghapusan biaya nikah yang hanya Rp.30 ribu per pasangan.

Biaya ini dihapus sekalian karena rawan praktik pungli. Banyak laporan jika pasangan yang menikah ditarik biaya hingga sebesar Rp.500 ribu dengan alasan yang dibuat-buat. Saking besarnya pungli di KUA tersebut, kerugian yang dialami rakyat bahkan disinyalir mencapai Rp.1,2 triliun.

Selain menghapus biaya nikah, Kemenag juga menggodok sistem tunjangan khusus bagi penghulu. Tunjangan ini diberikan kepada penghulu yang menikahkan pasangan di hari libur dan di luar KUA. Besaran tunjangan itu adalah sebesar Rp.500 ribu per pasangan dan diambilkan dari APBN. Rincian tunjangan itu terdiri atas Rp.110 ribu untuk transpor lokal, dan Rp.390 ribu untuk ongkos paket khotbah dan doa nikah.

(Aktivis Barak Indonesia)

On 14.10 | 0 komentar

Aceh, Berita Rakyat News

Dugaan buruknya kualitas proyek jalan batas Kota Kutacane-Batas Sumut hingga kini masih manjadi polemik tak berujung. Pasalnya, jalan yang baru dilakukan PHO pada Desember 2012 itu, langsung mengalami kerusakan seperti retak-retak dan berlubang.

Setelah sebelumnya sejumlah politisi Aceh Tenggara seperti Sekjen Partai PAN dan anggota DPRK Aceh Tenggara bersuara lantang soal rusak jalan yang baru dibangun tersebut, kini giliran Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak, Deding juga bersuara sama.

Menurutnya, Lubang-lubang yang terdapat pada proyek jalan yang baru dibangun itu diduga merupakan perkembangan dari jenis kerusakan lain yang tidak segera ditangani, seperti adanya celah yang memudahkan air hujan meresap kedalam konstruksi yang ditambah lagi dengan lalu lintas, dan selokan samping yang tidak berfungsi dengan baik.

“Retak-retak, diduga terjadi lantaran kesalahan pelaksanaan, pemakaian bahan yang tidak sesuai dengan persyaratan, penyusutan atau retak pada lapis pondasi, atau penyusutan pada tanah dasar terutama untuk tanah clay expansive. Selain itu, retak-retak juga diduga terjadi akibat dari konstruksi perkerasan yang tidak kuat mendukung beban lalu lintas, lapis permukaan yang terlalu tipis, penggunaan campuran yang terlalu kaku untuk lapis permukaan yang tipis, daya dukung tanah yang sangat rendah atau menurun akibat meresapnya air kedalam konstruksi perkerasan, atau bisa juga karena stabilitas atau pemadatan lapis permukaan yang tidak memadai,” jelasnya.

Seperti diketahui, pembangunan jalan Batas Kota Kutacane-Batas Sumut senilai Rp.6,982 miliar dikerjakan oleh PT.Usni Utama dengan kontrak bernomor KU.08.08/CTR-Br.A2/37/APBN/2012 tertanggal 07 Maret 2012. Sedangkan konsultan perencananya adalah PT.Anugerah Kridapradana yang disinyalir menjadi salah satu “kartel konsultasi” dan pemenang tender “abadi” pada Satker-Satker tertentu. Pekerjaannya sendiri seharusnya dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) tertanggal 12 Maret 2012 selama 210 hari hingga dilakukan PHO pada 08 Oktober 2012 dan FHO pada 08 Oktober 2014.

Sementara pencairan anggarannya sendiri mulai dilakukan sejak 21 Maret 2012 sebesar Rp.1.342.999.800,- menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) bernomor 00076/498574/2012. Kemudian pencairan MC.01, 02 sebesar Rp.722.969.180,- menggunakan SPM bernomor 00177/498574/2012 tertanggal 02 Mei 2012, pencairan MC.03 sebesar Rp.881.175.500,00,- menggunakan SPM bernomor 00237/498574/2012 tertanggal 30 Mei 2012, pencairan MC.04, 05 sebesar Rp.1.658.667.850,- menggunakan SPM nomor 00436/498574/2012 tanggal 06 Agustus 2012, MC.06 sebesar Rp.1.043.373.140,- menggunakan SPM nomor 00559/498574/2012 tanggal 01 Oktober 2012, MC.07, 08, RETENSI sebesar Rp.984.264.590,- menggunakan SPM nomor 00783/498574/2012 tertanggal 12 Desember 2012, dan MC.07, 08, RETENSI sebesar Rp.349.128.950,- menggunakan SPM nomor 00784/498574/2012 tertanggal 12 Desember 2012.

Pada ruas jalan Batas Kota Kutacane-Batas Sumut seharusnya terdapat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin, mengingat anggaran yang terserap oleh PPK-08 untuk jalan terkait adalah sebesar Rp.2,5 miliar. Dan secara keseluruhan, pada TA 2012 PPK-08 telah menyerap anggaran pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp.13,574 miliar.

Deding juga mengungkapkan, bahwa semua pekerjaan jalan Batas Kota Kutacane-Batas Sumut sejak TA 2011 hingga TA 2012 selalu dikerjakan oleh PT.Usni Utama. “Di TA 2010 PT.Usni Utama mengerjakan proyek Pelebaran jalan Batas Kota Kutacane-Batas Sumut sebesar Rp.14.895.741.000,00,- dengan kontrak bernomor KU.08.08/WIL-I/26/APBN/2011 tertanggal 22 Maret 2011. Selain itu, pada TA 2010 juga PT.Usni Utama mendapatkan paket proyek pembangunan jalan Batas Kota Kutacane-Batas Sumut sebesar Rp.14.388.249.000,00,- dengan kontrak bernomor KU.08.08/BANG/13/APBN/2010 tertanggal 09 Februari 2010,” ungkapnya meminta pihak terkait mengungkap adanya hubungan “khusus” antara pihak Satker PJN Wilayah I Aceh dengan manajemen PT.Usni Utama, karena selama ini PT.Usni Utama tidak pernah mendapatkan proyek dari Satker lain selain Satker PJN Wilayah I NAD. (Aktivis Barak Indonesia  *

On 14.08 | 0 komentar

Banten, Berita Rakyat News

Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Batas Kota Tangerang-Batas Kabupaten Serang, seakan sudah menjadi pemandangan rutin bagi para pengguna jalan lintas Jawa-Sumatera tersebut. Pasalnya, kerusakan itu tak pernah bisa ditangani dengan baik oleh Satuan Kerja (Satker) terkait.

Kondisi terakhir dari pantauan Aktivis BarakIndonesia belum lama ini, kerusakan terdapat disekitar pasar dadakan di Kecamatan Jayanti kabupaten Tangerang. Pada lokasi tersebut, tampak sebagian badan jalan sudah terkelupas dan berlubang.

Kerusakan yang paling parah adalah disekitar Alfamart tak jauh dari kantor Kecamatan Jayanti. Pada lokasi tersebut, tampak badan jalan dipenuhi lubang-lubang besar dengan kedalaman yang berkisar antara 12-30 setimeter.

Kemudian kerusakan yang sama dan tidak kalah mengkhawatirkan juga adalah disekitar pasar Gembong, dan disekitar pos penarikan retribusi milik Pemkab Tangerang.

Salah seorang warga Kecamatan Jayanti, Solihin (35), yang diminta komentarnya atas kerusakan jalan yang terdapat disekitar Alfamart Jayanti mengungkapkan, sudah tidak terhitung lagi jumlah pengendara kendaraan roda dua yang terjerembab kedalam lubang-lubang besar tersebut. “Setiap hari ada saja para pengendara yang terjerembab kedalam lubang-lubang itu. Biasanya adalah para pengendara jarak jauh yang akan menyeberang ke Sumatera atau sebaliknya,” ujarnya.

Menurut Solihin, lubang-lubang yang terdapat pada badan jalan itu, tak ubah seperti kolam yang tidak terawat pada saat hujan. “Menurut kami, alangkah baiknya jalan ini dijadikan tambak udang saja. Maksudnya biar jelas pak, ini jalan atau kubangan. Biar tidak ada yang jatuh lagi karena jalanan yang berlubang,” ungkapnya.

Sekilas terlihat, kerusakan pada ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II DKI Jakarta seperti disekitar Alfamart, lebih disebabkan karena tidak adanya saluran drainase, terlebih lagi permukaan jalan yang rata dengan permukaan tanah disisi kiri dan kanan jalan. Tidak adanya usaha perbaikan melalui pemeliharaan rutin pada saat kerusakan masih belum terlalu parah, juga memperburuk kondisi kerusakan jalan tersebut.

Selain itu, kerusakan juga sudah nampak pada bagian jalan yang baru dibangun menggunakan konstruksi rigid pavement di TA 2011 lalu. Kerusakan yang harus segera mendapat perbaikan tersebut, mulai terlihat pada bagian sambungan antara konstruksi jalan baru dengan konstruksi jalan utama (tengah). Celah yang terbuka lebar pada bagian sambungan yang rompal itu, semakin mempermudah masuknya air hujan kedalam konstruksi jalan baru. Entah perencanaan seperti apa yang dibuat oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU untuk konstruksi jalan baru tersebut, yang jelas tidak ada cairan perekat atau siraman aspal leleh yang terlihat menutupi celah antar sambungan. Dan hal itulah yang disinyalir membuat sambungan jalan sangat mudah rusak tergerus roda kendaraan. (Aktivis Barak Indonesia)*

On 14.07 | 0 komentar

ACEH, Berita Rakyat News

Dalam dua bulan terakhir, sejumlah jalan nasional di kawasan tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) rusak parah. Badan jalan di sejumlah titik tertutup longsor dan ambles akibat diguyur hujan. Padahal, jalur tersebut merupakan-satu-satunya jalan yang menghubungkan wilayah tengah dan tenggara wilayah provinsi tersebut dengan Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh.

Para pengguna jalan menyesalkan lambannya penanganan oleh pihak Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional terkait, sehingga menggangu arus transportasi di empat Kabupaten yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara, dengan  Banda Aceh.

Kerusakan paling parah terjadi pada badan jalan di wilayah Kecamatan Rikib Gaib-Ise Ise, Putri Betung-Blang Kejeren, Kabupaten Aceh Gayo Lues. Kemudian di lintasan Kecamatan Isak, kabupaten Aceh Tengah, Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah.

Di lintasan Rikib Gaib-Ise Ise sebagian badan jalan ambalas ke sungai dan sebagian lainnya tertutup tanah akibat longsornya bukitan. "Lebar jalan yang sebelumnya sekitar enam meter, sekarang hanya tinggal tiga meter," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Jarwansah, layaknya dilansir di lansir Berita Rakyat News,belum lama ini.

Untuk melintasai lokasi tersebut, pengemudi mobil harus ektra hati-hati agar tidak terperosok kedalam jurang. Kendaraan roda empat dari dua arah juga terpaksa harus mengantri. Lebih parahnya lagi, banyak lokasi lintasan setempat tetutup lumpur, sehingga kendaraan mudah terpeleset. (Aktivis Barak Indonesia )*

On 14.05 | 0 komentar

NTB, Berita Rakyat News

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masihkah kita bangga menjadi warga NKRI? Negara dimana para pemimpinnya sibuk mempertontonkan syahwat kekuasaan dan melupakan sejarah kemiskinan yang diwariskan turun-temurun.

Ditengah para pemimpin sibuk menyelamatkan Partai Politik (Parpol) busuk yang terlanjur dikelola oleh para politisi korup, pada bagian timur NKRI warga negara dibiarkan terus hidup dalam kungkungan kemiskinan. Salah satu dari sekian banyak potret kemiskinan itu adalah, kehidupan warga Desa Kabanta, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meskipun bertempat tinggal hanya sekitar 25 Km dari pusat kota, namun tidak menjadi jaminan bagi warga Kabanta untuk bisa merasakan kehidupan layaknya warga negara yang merdeka. Mereka dibiarkan terisolasi dari dunia luar dengan tidak memberikan akses jalan yang memadai, dan mereka juga dibiarkan tetap hidup dalam kebodohan dengan ketiadaan prasarana pendidikan yang layak.

Sejak dahulu, warga Kabanta turun-temurun menempati rumah-rumah panggung yang kondisinya kini tinggal menunggu rubuh. Dan entah sampai kapan kemiskinan itu terus diwariskan kepada anak cucu mereka. Karena hingga saat ini, anak-anak mereka juga menimba ilmu disekolah yang lebih buruk dari kandang kambing. Bagaimana tidak? Sekolah itu hanya berlantaikan tanah dengan dinding yang terbuat dari rangkaian bambu seadanya, dan beratapkan seng tua hasil swadaya masyarakat.

Lalu masihkan warga Kabanta bisa berharap adanya perubahan masa depan? Selama NKRI dikelola oleh para politisi korup yang berlindung dibalik Parpol-Parpol busuk, rasanya warga Kabanta tidak berani berharap banyak adanya peran negara untuk perbaikan taraf hidup mereka. Karena itulah warga Kabanta masih meneruskan tradisi para leluhur dengan menggantungkan hidup dari hasil bertani ladang dan menenun kain tradisional.

Potret kemiskinan warga Kabanta, seharusnya menjadi penyambung urat malu para pemimpin yang telah lama putus. Alangkah baiknya, jika para pemimpin baik pusat maupun daerah, sejenak melepaskan segala kemunafikan politis dan sedikit memperhatikan kehidupan warga negara. (Aktivis Barak Indonesia )

On 14.04 | 0 komentar